free site stat Mengenal lebih lanjut Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - DALBAS.COM

Mengenal lebih lanjut Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya
Pertanyaan
Bagaimana cara menyaksikan sebuah perbuatan merupakan sebuah tindak pidana? Apakah wajib mencukupi unsur didalam sebuah pasal? Apabila tidak mencukupi keliru satu unsur, bagaimana?ulasan Lengkap

Makna Tindak Pidana

Sebelum menjawab pertanyaan Kamu, mesti kiranya paham apa yang disebut bersama tindak pidana.
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan berasal dari istilah strafbaar feit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang waktu ini diterapkan sebagai hukum nasional lewat asas konkordansi bersama adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“Kuhp”).
Didalam Kuhp, tidak terdapat klarifikasi berkaitan apa sebenarnya yang dimaksud bersama strafbaar feit tersebut sendiri.   tindak pidana yang Kamu tanyakan juga biasanya disamakan bersama dengan delik, yang berasal berasal dari bahasa latin, yakni berasal dari kata delictum.
Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi didalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, di dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit udah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga udah digunakan didalam beraneka perumusan undang-undang bersama dengan beraneka istilah bahasa indonesia sebagai (Hal 204 – 207):

 

  1. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
  2. peristiwa pidana;
  3. perbuatan pidana;
  4. tindak pidana.
Bersama dengan demikian, strafbaar feit, delik, dan delictum mempunyai padanan istilah yang mirip bersama dengan perbuatan yang sanggup/boleh dihukum, momen pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.
delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang mampu dikenakan sanksi dikarenakan merupakan pelanggaran pada undang-undang atau merupakan tindak pidana.
S. R. Sianturi didalam buku yang mirip mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam bersama pidana bagi barangsiapa melanggar embargo itu (Hal. 208).
Perbuatan itu tersebut kudu betul-betul dirasakan oleh rakyat sebagai perbuatan yang tak boleh atau mencegah akan tercapainya tatanan di dalam pergaulan penduduk yang dicita-citakan oleh rakyat tersebut.
Makna perbuatan pidana secara mutlak wajib termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (Tatbestandmaszigkeit) dan unsur materiil, yaitu pembawaan bertentangan bersama cita–cita berkenaan pergaulan rakyat atau karakter melawan hukum (Rechtswirdigkeit).
Kala tersebut, S. R. Sianturi didalam buku yang serupa juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang pelakunya sanggup dikenakan sanksi pidana dan pelaku tersebut sanggup dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Hal. 208).
Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.
Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu (hal. 208):
  1. adanya subjek;
  2. adanya unsur kesalahan;
  3. perbuatan bersifat melawan hukum;
  4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
  5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.
Read :  √ Video Bokeh Museum Sexxxxyyyy Bokeh 18 ++ Se 2021 No Sensor - Postpopuler.com
Waktu tersebut, S. R. Sianturi didalam buku yang mirip juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang pelakunya sanggup dikenakan sanksi pidana dan pelaku tersebut bisa dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Hal. 208).
Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan.
Sedangkan yang terhitung unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan pada pelanggarnya diancam pidana, dan dilaksanakan didalam saat, area dan kondisi tertentu.
P. A. F. Lamintang didalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa tiap tiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya sanggup dijabarkan ke didalam unsur-unsur yang pada dasarnya bisa kami bagi jadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif (Hal. 193).
Yang dimaksud bersama dengan unsur subjektif tersebut adalah unsur-unsur yang inheren pada diri si pelaku atau yang berhubungan bersama dengan diri si pelaku dan terhitung ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di didalam hatinya (Hal. 193).
Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya bersama dengan situasi-suasana, yaitu di didalam suasana-situasi mana tindakan-tindakan berasal dari si pelaku tersebut mesti dijalankan (Hal. 193).

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah (hal. 193 – 194):

  1. kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
  2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
  5. perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah (hal. 194):
  1. sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkbeid;
  2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
  3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Unsur wederrechttelijk selalu wajib diakui sebagai disyaratkan di didalam tiap-tiap rumusan delik, meskipun unsur itu oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai tidak benar satu unsur berasal dari delik yang bersangkutan (Hal. 194).
P. A. F. Lamintang sesudah itu menerangkan apabila unsur wederrecttelijk dinyatakan secara tegas sebagai unsur berasal dari delik, maka tidak terbuktinya unsur itu di didalam peradilan akan mengakibatkan hakim kudu memutus sesuatu vrijkpraak atau pembebasan (Hal. 195).
Apabila unsur wederrecttelijk  tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur berasal dari delik, maka tidak terbuktinya unsur itu di di dalam peradilan akan membawa dampak hakim perlu memutuskan sebuah ontslag van alle rechtsvervolging atau sebuah “Pembebasan berasal dari segala tuntutan hukum” (Hal. 195).
Maka, untuk menyadari apakah sebuah perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan itu perlu mencukupi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud tersebut.
Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana
Untuk jelas apakah perbuatan didalam suatu moment hukum adalah tindak pidana mampu dijalankan analisis perihal apakah perbuatan itu udah mencukupi unsur-unsur yang diatur didalam suatu keputusan pasal hukum pidana tertentu.
Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.
Jika ternyata udah cocok, maka sanggup ditentukan bahwa momen tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang sudah berlangsung yang (Sanggup) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Tetapi, jika tidak benar satu unsur itu tidak ada atau tidak terbukti, maka mesti disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak berjalan.
Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana.
Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.
P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak mampu dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim kudu membebaskan tertuduh berasal dari segala tuntutan hukum atau bersama kata lain, hakim perlu memutuskan sebuah ontslag van alle rechtsvervolging, terhitung bilamana terdapat keragu-raguan terkait keliru suatu elemen, maka hakim perlu membebaskan tertuduh berasal dari segala tuntutan hukum (Hal. 197).
Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan (hal. 195 & 197).
Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu vrijspraak.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
  1. P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;
  2. S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002;
  3. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 26 Agustus 2020, pukul 10.58 WIB.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *